Berita Terkini


PEMKAB KENDAL RINTIS PERDA GRATIFIKASI DENGAN WORKSHOP KOMITE INTEGRITAS

Selasa, 26 Januari 2016 09:28:39

KENDAL - Seluruh Pimpinan SKPD di Pemkab Kendal dan sejumlah anggota DPRD Kendal mengikuti Workshop Komite Integritas, Senin malam ( 25 / 1 ) di Hotel Atria Magelang sebagai tindak lanjut dari Worshop Tunas Integritas yang digelar sebelumnya di Salatiga. kegiatan tersebut sebagai cikal bakal penyusunan peraturan daerah soal gratrifikasi nantinya. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, SH membuka kegiatan tersebut didampingi Ketua DPRD Kendal Prapto Utono, S.Sos dan Kepala Inspektorat Provinsi Jateng.

Gubernur Jateng menegaskan dalam sambutannya, kegiatan workshop tersebut menjadi sangat penting untuk diikuti dengan sepenuh hati dan dengan komitmen tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi terutama dimulai daerah daerah yang dimulai dari komitmen untuk tidak melakukan kegiatan gratifikasi. 

Apresiasi diberikan Ganjar pada Pemkab Kendal yang menjadi kabupaten pertama di Jawa Tengah bahkan nasional sebagi inisiator untuk mewujudkan clean govermnment yang bersih dari unsur - unsur korupsi. Menurut Ganjar perang terhadap korupsi dan bisa menjadi teladan yang patut dicontoh dimulai dari para pejabat dan pimpinan SKPD. Hal tersebut, sesuai survey yang dikukan gubernur yang enerjik tersebut, bahwa masyarakat umumnya menghendaki pemerintah baik daerah maupun pusat untuk bersih dari korupsi.

Integritas menurut Ganjar, merupakan sikap dan pemikiran serta tindakan jujur mengikuti hati nurani untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Para pimpinan SKPD dituntut konsisten untuk tidak melakukan gratifikasi sebagai cikal bakal korupsi dan berani konsisten untuk empertahankan sikap tersebut.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari mulai 25 januari tersebut, menurut Kabag Humas Setda Kendal Drs. Heri Wasito,  merupakan langkah nyata mewujudkan jalannya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab pada rakyat dengan diawali kegiatan workshop komite integritas sebagai langkah lanjutan dari tunas integritas. Apabila prosesnya berjalan lancar, Kendal akan menjadi Kabupaten Pertama di Indonesia yang mempraktekan pemerintahan yang terbebas dari unsur gratifikasi. Ke depan bersama dengan legislatif Pemkab akan membentuk Perda Gratifikasi yang merupakan perda anti korupsi pertama di Indonesia.

Dengan komite integritas, lanjut Heri Wasito, tekanan untuk korupsi secara individual akan berkurang secara drastis yang pada intinya apabila integritas naik maka korupsi akan turun.

Semakin besar organisasi terutama pemerintah Daerah dengan berbagai komponen SKPDnya, semakin banyak komponen integritas yang diperlukan untuk mengontrol utilitasi kapasitas secara berintegritas proporsional ( efektif dan efisien ).

Komponen sistem integritas yang diperlukan dalm jalannya roda pemerintahan yakni seleksi dan keteladanan pimpinan, kode etik dan perilaku, analisis resiko terhadap intehritas, peran pengawasan internal, pengelolaan gratifikasi dan hadiah, revitaslisai pelaporan harta kekayaan, Whistle Blower System, evaluasi ekasternal integritas, Post Employment, pengungkapan isyu dan uji integritas, sistem dan kebijakan SDM ( rekrutmen, menejemen kinerja, pengembangan SDM ), akuntabilitas keuangan dan kinerja, pengadaan dan kontrak barang jasa, kehandalan SOP, keterbukaan informasi publik dan pengeloaan aset. ( 03 / heDJ )

 

 


Indeks Berita