Semanis Kita Bersatu Jadikan Kendal Beribadat, Permata Pantura

Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dasar Hukum

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN KENDAL

Struktur Organisasi


STRUKTUR ORGANISASI

Visi dan Misi

VISI :
Terwujudnya Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal Yang Merata Berkeadilan Didukung Oleh Kinerja Aparatur Pemerintah Yang Amanah Dan Profesiaonal Serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman Dan Taqwa Kepada Allah SWT.

MISI :
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Demokratis, Transparan, Akuntabel, Efektif - Efisien, Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Serta Upaya Penegakan Supremasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Mencipatakan Sumber Daya Manuasia ( SDM ) Yang Cerdas Dan Unggul Dalam Daya Saing Kompetisi Dan Inovasi Serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman Dan Taqwa Kepada Allah SWT Dengan Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Keberagamaan.
Mencipatakan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Penanganan Bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Serta Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatkan Partisipasi Dan Keberdayaan Pemuda Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Nasionalisme
Mengembangkan Potensi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumberdaya Lokal
Memperkuat Ketahanan Pangan, Mengembangkan Potensi Pertanian, Perikanan, Dan Sumberdaya Alam Lainnya
Mengembangkan Potensi Wisata Dan Melestarikan Seni Budaya Lokal Serta Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama
Meningkatkan Kualitas Serta Kuantitas Infrastruktur Dasar Dan Penunjang Baik Di Perdesaan Maupun Perkotaan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Meningkatkan Iklim Investasi Yang Kondusif, Dan Menciptakan Lapangan Kerja

 

Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang administrasi perencanaan dan keuangan.

 Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi perencanaan dan keuangan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi perencanaan dan keuangan;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang administrasi perencanaan dan keuangan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi perencanaan dan keuangan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang administrasi perencanaan dan keuangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum di bagian administrasi perencanaan dan keuangan.

Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas :

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan kebijakan teknis di bidang hukum sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan mencapai target yang telah ditetapkan;

g. menyelenggarakan pelayanan prima dan inovasi kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan guna peningkatan kualitas kerja;

h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tingkat Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k. mengendalikan dan mengarahkan kegiatan fasilitasi dalam rangka pembahasan bersama dengan unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna sinkronisasi dan harmonisasi rumusan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

l. melaksanakan kajian dan evaluasi berkaitan dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagai pedoman/dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan/keputusan;

m. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

n. menyelenggarakan dan mengelola administrasi keuangan Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;

o. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan meliputi penyusunan dan perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pembukuan, akuntansi, pelaporan, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

p. mengendalikan dan mengevaluasi penyerapan anggaran Sekretariat Daerah dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;

q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada pimpinan dan kebijakan tindak lanjut;

r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;

s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan. 

 Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan.

 Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

 Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran Sekretariat Daerah sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

i. menghimpun dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;

j. menghimpun dan menyusun konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), dan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah tingkat Sekretariat Daerah sebelum diproses Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

k. menghimpun dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) tingkat Sekretariat Daerah sebelum diproses Bagian Organisasi;

l. menghimpun dan menyusun konsep Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) tingkat Sekretariat Daerah sebelum diproses Bagian Administrasi Pembangunan;

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan dokumen perencanaan lainnya tingkat Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jenis pelaporan lainnya tingkat Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyerapan anggaran Sekretariat Daerah dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 Subbagian Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan.

Kepala Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan.

Kepala Subbagian Perbendaharaan mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perbendaharaan berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g. menyiapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dalam rangka pembahasan bersama dengan unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna sinkronisasi dan harmonisasi rumusan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

h. melaksanakan inventarisasi, telaah dan analisis data dan bahan yang berkaitan dengan bidang keuangan guna mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan;

i. menyiapkan bahan kajian dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemrakarsa berkaitan dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

j. melaksanakan pemantauan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan kebijakan selanjutnya;

k. menyiapkan bahan dan sarana yang diperlukan para bendahara dalam pencairan anggaran, pengelolaan administrasi, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan;

l. menyusun rekapitulasi dan penyiapan Dokumen Anggaran Kas Sekretariat Daerah;

m. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan pembayaran langsung (LS) kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

n. meneliti kelengkapan berkas penggajian, tunjangan ASN, serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

o. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

p. memproses pengajuan SPP dan SPM yang sudah benar dan lengkap ke Badan Keuangan Daerah;

q. menghimpun dan memproses usulan pencairan dana kegiatan dari Bagian-bagian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

r. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah ditetapkan sebelumnya;

s. melaksanakan fasilitasi dan bimbingan terkait perbendaharaan kepada para bendahara di lingkungan Sekretariat Daerah guna kelancaran pelaksanaan tugas;

t. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Perbendaharaan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perbendaharaan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

v. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

w. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Subbagian Verifikasi Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan. 

Kepala Subbagian Verifikasi Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang verifikasi keuangan.

Kepala Subbagian Verifikasi Keuangan mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Verifikasi Keuangan berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g. melaksanakan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan bendahara pengeluaran serta meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

h. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;

i. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)/Pajak Penghasilan (PPh) atas beban pengeluaran per rincian obyek;

j. mengirim berkas surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah ke Badan Keuangan Daerah;

k. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;

l. melaksanakan akuntansi keuangan berdasarkan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan yang berlaku baik prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas dan prosedur akuntansi selain kas;

m. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I (satu) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan neraca;

n. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Equitas (LPE), Neraca dan catatan atas laporan keuangan;

o. menyiapkan bahan dan pedoman tata pelaporan keuangan bagi para bendahara di lingkungan Sekretariat Daerah serta memberikan fasilitasi dan konsultasi di bidang verifikasi dan pelaporan keuangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

p. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para bendahara pengeluaran di lingkungan Sekretariat Daerah guna meningkatkan kapasitas serta mewujudkan tertib administrasi penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan;

q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan keuangan Sekretariat Daerah secara berkala baik semesteran maupun tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pada Subbagian Verifikasi Keuangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Verifikasi Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

 

Sumber Daya Manusia

Kepala Bagian Administrasi Perencanaan Dan Keuangan : ABDUL WAHAB, S. SOS, MIDS.,M.Eng

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan : IDA NUR HAYATI, S.Kom MM

Kepala Subbagian Perbendaharaan : DWI CAHYANINGSIH, SE

PELAKSANA :

SITI NUR FAIZAH

Rossy Alawiyah Drajat, A.Md

DWI PUJI RAHAYU

SAPTO MARGONO

TITI FITRI ROHAYANI, S.E.

DWI ERNA HESTI MURNI, A.Md, A.Md

ENDRIANI WIDYANINGSIH, S.Pi

UMRONAH, S.E.

RAHMADI, SE

SITI SUTARTI, SE

MAHMUDAH ISSUSILANINGTYAS, S.Sos

NUR WACHID, SE

GEMBONG BAYU KANUAJI, SE