SUARA WARGA


INDEKS SUARA WARGA


Jumat, 08 November 2019 18:28:39
Pengirim Desi
Opini:
Mau tanya syarat membuat akta kelahiran anak. Dan apa harus legalisir surat nikah dulu?

Tanggapan: (Rabu, 13 November 2019 10:37:00)

Syarat akta kelahiran
Fc kk
Asli surat kelahiran dr penolong kelahiran
Fc buku nikah dilegalisir
Asli surat kelahiran dr desa
Fc ktp orgtua
Fc ktp 2 org saksi
Mengisi form pencatatan kelahiran

Jumat, 01 November 2019 16:04:57
Pengirim Yuna
Opini:
Mohon info untuk mengurus surat pindah dari kota kendal ke kota lain membutuhkan waktu berapa lama ya?

Tanggapan: (Selasa, 05 November 2019 08:16:13)

ntuk pengurusan dokumen kependudukan jangka waktunya 3 hari kerja. terimakasih

Jumat, 25 Oktober 2019 11:35:38
Pengirim Didik kustiawan
Opini:
Asslmkm... Kpd.yth bpk/ibu petugas. Saya mo menanyakan soal pembuatan/surat perpindahan penduduk,antar kota/kab. Bagaimana cara pembuatan/pengurusanya? Terus,apa bisa melalui media online? Terimakasih... Wlaikumsalam...

Tanggapan: (Selasa, 05 November 2019 08:16:31)

waalaikumsalam
Persyaratan Surat Keterangan Pindah WNI dalam Wilayah NKRI (SKPWNI)
- Kartu Keluarga (KK) asli;
- Fotocopy KTP-el;
- Formulir Permohonan Pindah Penduduk.
- Pas Foto Berwarna 4x6
- Formulir Biodata WNI (F.1-01), Jika ada anggota Kartu Keluarga (KK) yang ditinggal.
untuk pengurusan surat pindah saat ini belum bisa dilayani secara online.
silahkan mengurus langsung ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kendal, atau di UPTD Dukcapil di 4 wilayah.
terimakasih dan mohon maaf

Rabu, 16 Oktober 2019 18:46:32
Pengirim Wahono
Opini:
Selamat malam. Untuk penerima PKH di DESA saya harap di tinjau ulang!.lebih baik dari pintu ke pintu. Banyak yang salah sasaran. Terima kasih

Tanggapan: (Selasa, 05 November 2019 08:53:59)

AssalamualaikumWr. Wb., menindaklanjuti banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang DATA PKH yang dianggap (masih ada) yang salah sasaran, berikut saya berikan sedikit informasi tentang darimana data itu berasal. Agak panjang memang, mohon untuk tidak berkomentar sebelum membaca hingga selesai penjelasan ini. Dan dengan segala kerendahanhati, mohon untuk tidak saling menyalahkan, jangan mencari kambing hitam, tapi marilah mencari solusi bersama untuk mem-valid-kan data PKH.

1. Pendamping PKH hanyalah USER DATA (Pengguna Data) mereka tidak bias mengganti (mensubtitusi) data Calon KPM yang dianggap KAYA dengan KPM Miskin yang namanya tidak ada dalam daftar penerima Bansos PKH, tetapi mereka bisa MENCORET atau bahasa PKH Meng-NE-kanataumenon eligible-kan KPM PKH yang dianggap mampu. Tapi untuk mengeluarkan atau mencoret itu tidak bias sembarangan, butuh BUKTI DUKUNG, berupa:
a. KPM KAYA yang sadar: Menandatangani Surat Pengunduran Diri dari KPM PKH yang sudah merasa KAYA itu, dengan catatan, ketika sudah mengundurkan diri dari PKH karena KAYA, secara otomatis, namanya akan dihapus dari BDT dan kemungkinan tidak akan mendapatkan bansos lain lagi (BPNT, KIS, KIP, Rutilahu, dll);
b. KPM KAYA yang BENAR-BENAR KAYA tapi tidak mau mengundurkan diridari PKH: Disini Pemdes sangat berperan, karena Pemdes harus mengeluarkan SURAT KETERANGAN TIDAK MISKIN bagi KPM PKH yang dianggap sudah kaya tersebut, ingat setelah Pemdes mengeluarkan surat keterangan tidak miskin, data warga tersebut akan dihapus dari BDT dan kemungkinan tidak akan mendapatkan bansos lain lagi (BPNT, KIS, KIP, Rutilahu, dll);
c. KPM PKH masih MISKIN, tapi sudah tidak punya satupun komponen PKH (tidak adaBumil/Nifas/Balita/Apras/Anak SD/SMP/SMA/Lansia/Disabilitas) dalam keluarganya: KPM tersebut menandatangani Surat Pernyataan Mengundurkan diridari PKH karena NE Alami, tetapi masih mendapatkan HAK untuk menerima Rastra/KIS/KIP/Rutilahu/Bansoslain, karena sebenarnya kondisinya masih miskin hanya saja sudah tidak punya komponen PKH.
Pendamping PKH menerima Data lengkap by name by adress langsung dari Kementerian Sosial RI. Data by name by adress PKH adalah data rahasia yang tidak boleh sembarangan disebarkan untuk menjaga kenetralan dari PKH itu sendiri, agar tidak ada oknum yang memanfaatkan data PKH itu untuk kepentingan politik, dll, tetapi data PKH bisa dilihat dengan melayangkan Surat Resmi keDinas Sosial setempat yang didalamnya berisi tujuan dari penggunaan data PKH tersebut.

Lantas, darimana data PKH berasal?

2. Sumber Data yang digunakan oleh Kemensos RI adalah dari Sumber data TNP2K (Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan) by name by adress yang berasal dari hasil PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) yang dilaksanakan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk menghasilkan Basis Data Terpadu yang dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosialtahun 2015 (PPLS 2015) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). PPLS 2015 mendata sekitar 40% rumahtangga.

Sebagai informasi tambahan, PKH sudah ada di Kabupaten Kendal sejak 2012, dulu penerimanya adalah RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), dimana dalam satu rumah bisa jadi mempunyai beberapa keluarga. Di 2012, data yang digunakan berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 yang dilakukan oleh BPS. Data ini didasarkan oleh kemiskinan berdasarkan 14 kriteria miskin BPS kemudian dilakukan validasi oleh pendamping PKH untuk mengetahui ada atau tidak ada tanggungan dari keluarga tersebut. Apabila Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tercatat di dalam data BPS tidak memiliki tanggungan balita, ibu hamil sampai nifas, dan anak usia sekolah setingkat SLTP maka kepesertaan PKH akan di Non Eligible-kan (meskipun orang tersebut sangat miskin) pun demikian sebaliknya. Dari 4 tahun berjalan (2008-2012), pastiadawargaMiskin yang sudah kaya ataupun sebaliknya, Kaya yang jadi Miskin. Pendamping PKH tidak mungkin tidak berkoordinasi dengan Pemdes di tahun 2012 (bila ada oknum pemdes yang mengatakan pendamping tidak pernah berkoordinasi, kemungkinan beliau adalah perangkat baru atau perangkat yang saatpendampingberkoordinasitidakberada di tempat, mohon dimaafkan bila pendamping PKH masih belum bisa berkoordinasi secara intens, karena beberapa pekerjaan ber’deadline’ yang harus kami kerjakan, tapi dengan senang hari, mereka akan datang jika memang dibutuhkan dan diundang. Jangan pernah katakan pemdes tidak terlibat dalam pen-survey-an data, karena Pihak BPS mengklaim, sudah merangkul semua pihak untuk melakukan pensurvey-an data ini.

Tahun 2015 ada validasi ke-2 yang menggunakan Data PPLS 2011, perubahan terjadi dari RTSM menjadi KSM (Keluarga Sangat Miskin) dimana perbedaannya, bila di RTSM, seluruh anggota dalam RumahTangga, termasuk anak, cucu, ipar, dll, bisa dapat 1 bantuan, tetapi bila KSM, hanya yang tertera dalam KK Keluarga inti saja yang bisa dapat bantuan.

Tahun 2016 ada validasi ke-3 yang masih menggunakan data PPLS 2011, terjadi perubahan akan lagi dari KSM menjadi KM (Keluarga Miskin) artinya PKH naik level, yang tadinya hanya memberi bantuan pada strata terbawah (Keluarga Sangat Miskin), naik satu level untuk Keluarga Miskin (KM)

Tahun 2017 ada validasi ke-4 yang menggunakan PPLS 2015, mulai pembenahan data, semua data yang masuk dalam BDT menjadi daftar tunggu penerima Bansos PKH, tetapi jika namanya tidak tercantum dalam BDT, maka kemungkinan besar semiskin apapun keluarga tersebut belum akan mendapatkan bansos apapun, coba pastikan apakah KeluargaMiskin yang belum masuk BDT itu sudah punya KK dan KTP domisili setempat atau belum? Jika sudah, minta verifikator Desa untuk memasukkan namanya, jika belum, buatkanlah KK dan KTP untuk warga miskin tersebut terlebih dahulu, karena semua data berbasis pada NIK dan No. KK.

Lantas, bisakah penerima PKH diusulkan?

3. Di tahun 2015 dan 2016 DinasSosial Kabupaten Kendal sudah mengusulkan nama-nama Warga Miskin yang belum tercover PKH dengan lampiran setebal thesis mahasiswa S2, berasa ldari hasil konsultasi pendamping se-Kabupaten Kendal kedesa-desasetempat (semoga masih ada perangkat desa yang masih ingat konsultasi tahun 2015 tersebut), tetapi sekali lagi, Pusat sudah mempunyai data pengentasan kemiskinan tersendiri untuk dipakai sebagai acuan penerima bansos, jadi bilaingin mendapatkan bansos PKH, pastikan dulu namanya tercantum dalam BDT dan tunggu validasi selanjutnya, semoga rejekinya mendapatkan PKH di Validasi selanjutnya.

Lantas bagaimana dengan yang kaya dapat bantuan dan miskin tidak dapat bantuan?

4. Kaya dapat bantuan itu inclusion error, miskin tidak dapat bantuan itu namanya exclusion error. Untuk yang kaya dapat bantuan, bantu pendamping PKH untuk mengeluarkannya dengan mengikuti langkah poin 1.a; Miskin tidak dapat bantuan, silahkan baca poin 3.

Kalau sudah ada dalam BDT apa pasti dapat PKH?

5. Belum tentu, karena PKH adalah Bantuan Non Tunai Bersyarat, dimana 3 syaratnya harus terpenuhi semua, yaitu:
a. Miskin dan ada dalam BDT
b. Menerima SUPA (Surat Undangan Pertemuan Awal) yang diberikan hanya saat ada validasi sebagai Calon Penerima Bansos PKH
c. Mempunyai minimal salah satu komponen PKH (Bumil/nifas; Balita; Apras/TK/PAUD; SD; SMP; SMA; Lansia; Disabilitas)

Jika Miskin, punya komponen, tapi tidak dapat SUPA? TIDAK BISA dapat PKH
Jika Miskin, dapat SUPA, tapi tidak punya Komponen PKH satu pun? TIDAK BISA DAPAT PKH
Jika dapatSUPA,punya komponen, tapi Kaya? Akan dicoret dari kepesertaan PKH setelah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Miskin dari Desa.
Jika miskin, dapatSupa, tapi hanya punya 1 anak SD? BISA DAPAT PKH.

Kapan validasi selanjutnya? Semua itu tergantung dari APBN dan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Semoga bisa lebih mencerahkan. Sekali lagi, mohon dengan sangat untuk tidak saling menyalahkan, mari bersatu untuk memvalidkan data, bukan dengan bahasa kasar ataupun kemarahan dan amarah, tetapi dengan tindakan nyata demi Kendal yang lebih handal. Untuk info lebih lanjut tentang PKH silahkan datang ke Sekretariat PKH di masing-masing Kecamatan atau bisa ke Sekretariat PPKH Kabupaten Kendal, Gedung Ex BKK Kab. Kendal, Kompleks Koramil 001 Kendal, Kompleks KPUD Kendal. Suwun.

Terima kasih banyak atas informasinya.
Akan kami tindaklanjuti.

Sebagai informasi bahwa semua bantuan social dr Pemerintah sumbernya adalah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dulu bernama BDT, jadi jika masih ada warga yg dianggap miskin, tapi belum dapat bantuan social apapun, silahkan bertanya pada verifikator desa, apakah warga miskin tersebut sdh masuk dalam DTKS atau belum. Jika belum, bawa bukti dukung seperti yg diminta. Namun, jika nama warga miskin trsbt sdh ada dalam DTKS, hanya menunggu waktu untuk keluarga tersebut mendapatkan bansos dr pemerintah.Terima kasih

Kamis, 10 Oktober 2019 16:20:39
Pengirim Mukhtar
Opini:
Kok bisa ya? Ditahun 2019 ini yang semuanya sudah serba "E" pembuatan KK saja hampir sebulan,lanjut buat Akte anak yang baru lahir bisa sampai 10 hari ,ada lagi blanko e-KTP habis.Masayarakat diminta bersabar. Apakah ada penjelasan yang ilmiah?

Tanggapan: (Senin, 14 Oktober 2019 08:38:32)

Selamat pagi,
Apakah bisa dinnformasikan, Bapak mendaftarkan dimana ya?
Sebagai informasi, untuk pelayanan administrasi tunggal jangka waktunya adalah 3 hati, sedangkan untuk pelayanan paket adalah 7 hari.
Sedangkan untuk ketersediaan blangko ktp adalah menjadi tanggung jawab ditjen dukcapil kemendagri (karena pengadaan blangko ktp ada di pusat)
Sedangkan kami di daerah, apabila mendapat kiriman blangko ktp, dr pusat berarti bisa melakukan kegiatan pencetakan. Apabila tidak ada alokasi blangko berarti tidak bisa melakukan keg pencetakan.
Kami mohon informasi tempat pendaftarannya dimana untuk ditindaklanjuti. Silahkan japri ke nomor admin 081220538993. Terimakasih kami tunggu.

Rabu, 09 Oktober 2019 11:32:13
Pengirim Wawan
Opini:
Mengurus IMB di Boja kok g bisa, nggih padahal cuma 3 bidang...di DPMPTSP suruh ngurus di kecamatan saja, tp Bpk. Camatnya dgn ketus tdk melayani IMB... Gmn nich bu...

Tanggapan: (Selasa, 05 November 2019 09:54:35)

esuai dengan Perbub PATEN Nomor 56 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kabupaten Kendal bahwasannya untuk pengajuan IMB dengan luasan dibawah 100 meter persegi itu pengurusannya melalui PATEN yang ada di kecamatan