NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KENDAL

 DASAR HUKUM:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal.
2. Peraturan  Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Kendal.

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN

a. Camat
b. Sekretaris Kecamatan
   1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
e. Seksi Pembangunan
f. Seksi Kesejahteraan Sosial
g. Seksi Pelayanan Umum
h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN NGAMPEL

VISI KECAMATAN NGAMPEL

"Terwujudnya  Kecamatan Ngampel yang berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional sesuai prespektif pelaksanaan otonomi daerah yang Akuntabel"

MISI KECAMATAN NGAMPEL

1. Mewujudkan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan mengoptimalkan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Mewujudkan kegiatan perencanaan pembangunan yang berbasiskan partisipasi masyarakat
4. Mewujudkan terpeliharanya kondusifitas politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan dan ketentraman wilayah
5. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional sesuai prespektif pelaksanaan otonomi daerah yang Akuntabel dengan mendayagunakan seluruh aparatur

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

-