Berita Terkini


KEPALA DESA HARUS PAHAMI ATURAN SOAL TANAH BENGKOK

Senin, 09 Mei 2016 17:32:53

KENDAL - Anggota DPR RI asal Kendal Drs. Fadholi dengan didampingi Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, Msi memberikan pengarahan pada para wakil kepala desa dari 19 Kecamatan di Kabupaten Kendal dalam gelar " Rembug Gayeng " , Senin ( 9 / 5 ) di Restoran Aldila Kendal. Soal APBDes dalam kaitannya dengan tanah bengkok menjadi perhatian para kepala Desa di Kabupaten Kendal dengan menghadirkan Bupati Kendal dan anggota DPR RI.

Megawali pertemuan tersebut, ketua Paguyuban Kepala Desa " Bahurekso ", Bambang Untoro mengatakan inti dari persoalan yang akan dibahas adalah perlunya penjelasan tentang UU Desa yang beberapa hal menimbulkan salah penafsiran. Dikatakan, penerimaan tanah bengkok di Kabupaten Kendal sebesar 90 % untuk tiap kepala desa namun yang dipertanyakan adalah soal pengolahan tanah bengkok yang berbeda di lapangan. " Apakah tanah bengkok dengan hak yag diterima sebesar 90 % masih dimasukkan rekening atau tidak. Harapan para kades, tidak, karena sudah merupakan jatah kades, " seru Bambang.

Harapan para kades di Kabupaten Kendal soal tanah bengkok, harus ada aturan yang jelas supaya tidak terjerat hukum lantaran salah dalam pengelolaannya. Antara Permen, Perbub dan APBDes, lanjut Bambang harus berjalan sinkron.

Drs. Fadholi terkait dengan bengkok desa, mengatakan, disadari atau tidak aspirasi dari kepala desa lebih cepat ditanggapi daripada aspirasi dari anggota Dewan, karena desa ( kepala desa ) sudah bisa mengatur diri sendiri. Desa menerima bantuan hingga  Rp. 1 ,ilyar bahkan 1,4 milyar bahkan anggaran tiap kementrian dipotong besar - besaran semata untuk memberikan bantuan untuk desa di seluruh Indonesia. Pengeluaran Pemerintah Pusat untuk dana desa sangatlah besar karena itu kemandirian tata kelola keuangan desa haruslah ditangani dengan benar dan bertanggungjawab.

Selain itu, Fadholi menganjurkan perlunya pendampingan dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut. Pendampingan yang dimaksud merupakan dalam bidang hukum sehingga persoalan administrasi yang muncul bisa diselesaikan sehingga tidak fatal akibatnya.

Fadholi memahami kepala desa yang mempunyai tanggungjawab berat dalam pengelolaan dana desa lantaran tuntutan menghindari kesalahan dalam penggunaanya dan administrasi pengelolaannya. Karena tangggung jawab yang tidak ringan tersebut, Fadholi mendukung supaya kesejahteraan kepala desa ditingkatkan namun dengan cara - cara yang dibenarkan oleh hukum.

Pemerintah Kabupaten Kendal, sambung Fadholi akan berjalan dengan baik apabila ada sinkronisasi antara program Pemkab Kendal dengan program pemerintahan di desa. " Tidak ada kata lain selain kita bersama - sama mengabdi untuk kepentingan Kabupaten Kendal, " tukas Fadoli.

Fadoli mengharapkan Bupati Mirna juga mengakomodir para kepala desa dengan berjalan bersama membangun Kabupaten Kendal, sehingga apabila terwujud, Fadoli sebagai anggota DPR RI akan berusaha untuk mencarikan dana bantuan yang lain untuk membangun desa - desa sebagai landasan untuk membangun Kabupaten Kendal. Ditegaskannya, pihaknya akan membantu Kabupaten Kendal supaya maju dengan tidak ada kepentingan apapun.

Wujud bantuan yang dijanjikannya berupa pembangunan kampung nelayan, cold storage dan kapal untuk nelayan, kebutuhan traktor untuk Gapoktan di Kabupaten Kendal akan diperhatikan. Bantuan yang rencananya akan diberikan tersebut merupakan bantuan non ADD. Soal kebutuhan air dan infrastruktur pertanian khususnya soal irigasi akan dipetakan sehingga akan mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Kendal. Kebutuhan anggaran untuk membangun jalan pertanian ( jalan produksi ) dan jalan desa akan diupayakan bukan berasal dari ADD. Sementara ADD lebih baik difokuskan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan membangun UKMKM dan industri rumah tangga di desa.

Fadholi meminta Pemkab Kendal dengan para kepala desa untuk membahas desa - desa yang memerlukan bantuan di luar ADD ke kementrian terkait untuk meminta bantuan yang diperlukan. Penggunaan bantuan selain dana desa yang masih menimbulkan kebingungan, menurut Fadoli akan menambah ringan beban daerah untuk membangun desanya.

Sedangkan terkait dana desa, Fadoli meminta kepala desa jangan sampai terjebak masalah hukum. Menurutnya perlu adanya studi banding soal pengunaan tanah bengkok dengan desa - desa di daerah lain yang sudah menggunakan tanah bengkok sesuai koridor hukum.

Sementara, Bupati Mirna menilai UU Desa terkait tanah bengkok perlu dipahami para kepala desa dengan mempelajari secara seksama UU Desa tersebut. Bupati Mirna hanya akan mendukung apabila sesuai dengan rambu - rambu yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Apabila bengkok nanti masuk kas desa maka dipastikan siltab kades mengalami peningkatan karena terkelola dengan baik. " Kita bersama akan cari solusi dengan DPR RI untuk membahas persoalan bengkok, " pinta Bupati Mirna pada perwailkan kepala desa yang hadir.

" Harus dijembatani untuk penyelesaian bengkok dengan para wakil rakyat di Senayan, " kata Bupati Mirna. ( 03 / heDJ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indeks Berita