KENDAL - Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kendal tergolong masih cukup tinggi yakni menempati urutan ke-14 dari 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah. Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, MSi mengajak seluruh elemen di Kabupaten Kendal untuk bekerja keras dengan penanganan yang seksama, sepenuh hati dan tidak boleh setengah - setengah, terpenting harus eksklusif.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kendal dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur, Senin (22/5), pada Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( TKPKD ).
Menurutnya, perlu upaya yang serius, sinergis dan terpadu dari semua unsur dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu sehingga keluarga yang tergolong miskin di Kabupaten Kendal benar - benar diperhatikan untuk dientaskan dari garis kemiskinan.
" Supaya penanggulangan kemiskinan dapat terwujud lebih cepat, mudah dan tepat sasaran, kegiatan kegiatan di masing - masing SKPD harus bersinergi dan jangan sampai tumpah tindih, " katanya.
Berdasarkan data dari BPS, lanjut Bupati Mirna, 12,68 % penduduk Kabupaten Kendal masih hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu perlu segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata, diantaranya TKPKD harus lebih fokus lagi dalam menangani kemiskinan di kabupaten Kendal, selalu memperhatikan dalam perencanaan kebijakan dan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan di Kabupaten Kendal mulai tahun 2016 harus memberikan dampak yang lebih besar daripada tahun - tahun sebelumnya sehingga prosentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal dapat menurun di bawah rata - rata kabupaten tetangga.
Selain itu, perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi dan inovasi dengan cakupan program pada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yakni bantuan Program Keluarga harapan ( PKH ), bantuan beras raskin, bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, bantuan pelayanan kesehatan Jamkesmas, bantuan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dan bantuan kelompok program perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja dan perlindungan sosial yang tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja lebih luas.
Keterlibatan kalangan swasta dan perbankkan perlu dibutuhkan pula melalui program Corporate Social Responsibility ( CSR ) atau program sejenis. Setiap CSR atau program sejenis perlu didata secara baik dan harus tepat sasaran sehingga efektifitas program tersebut dapat berhsil dan berguna dalam mengentaskan kemiskinan.
Yang terpenting menurut Mirna, dukungan dan kerjasama dengan semua pihak harus terus ditingkatkan demi tercapainya masyarakat yang meningkat perekonomianyaditandai dengan berkurangnya jumlah masyarakat Kabupaten kendal yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Rakor TKPKD menghadirkan pembicara dari TKPKP, Kepala Bappeda Kendal Moh Toha, ST dan perwakilan CSR dari PTR Asia Pasific Fiber Kaliwungu. Semua elemen yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan Di Kabupaten kendal menghadiri Rakor sehari tersebut. ( 03 / heDJ )
