KENDAL - Peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa bidang salah satunya urusan pendidikan SMA dan SMK, telah diantisipasi Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, M.Si dan jajarannya. pemkab Kendal siap menerima perlaihan kewenangan tersebut.

Demikian dikatakan Bupati Kendal dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Ir. Bambang Dwiyono, MT saat menerima kunjungan Komisi A DPRD Jawa Tengah, Jumat lalu (10/6) di ruang Operation Room. Berdasarakan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menurut Bupati Mirna, sejumlah kebijakan pemerintah Pusat harus direspon dengan baik dan segera ditindaklanjuti oleh Pmerintah Daerah. Diantaranya yang sangat mendesak dan krusial adalah peralihan kewenangan dan pemetaan urusan pmerintahan konkuren.

Langkah - langkah yang diambil ajaran Pemkab Kendal yakni inventarisasi terhadap personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen ( P3D ) yang dilaksanakan dengan beberapa kewenangan yang nantinya menjadi urusan di daerah.

Namun, menurut Bupati Mirna, invebtarisasi P3D tersebut sebaiknya disertai dengan kajian terhadap konsekuensi anggaran yang timbul pada saat personil, aset dan dokumen diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diambil antisipasi tindakan sejak dini.

Pemkab Kendal pada prinsipnya sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan pelimpahan urusan pemerintahan daerah. Sehingga secepatnya akan dilakukan serah terima pelimpahan weweang tersebut kepada Pemprov Jateng.

Kunjungan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ke Pemkab Kendal untuk mengetahui kesiapan pemkab Kendal dalam peralihan kewenangan dari Pemkab Kendal ke provinsi Jawa Tengah, dipimpin ketuanya, Masruhan Samsuri. ( 03/ heDJ )