KENDAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal akhirnya mampu meraih predikat  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016. Prestasi luar biasa ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Kendal.

Menurut Bupati Kendal dr Mirna Annisa ,M.Si, selama ini, Pemkab Kendal selalu dipusingkan laporan barang milik daerah atau aset daerah. "Keberhasilan meraih WTP ini harus kita mengapresiasi terhadap kinerja seluruh PNS di Kabupaten Kendal. Tanpa kerja keras tanpa kenal waktu  dari PNS mustahil WTP berhasil kita raih.” ungkapnya di Ruang Kerja Bupati,Kamis (1/6).

“ Keberhasilan ini merupakan pencapaian luar biasa dan kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD yang telah begitu teliti mencatat seluruh aset dan seluruh laporan keuangan daerah dengan baik. Predikat WTP ini membuktikan bahwa pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran dianggap mampu melaksanakan sendiri dengan baik,” tambahnya.

"Saya berharap predikat ini terus bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Sehingga tidak ada lagi aset daerah yang tidak tercatat,kuncinya di pencatatan,” imbuhnya.

Bupati Mirna mengaku sangat senang atas raihan prestasi ini, sebab di tahun keduanya memeimpin, Kendal berhasil meraihnya dan sudah bisa membuktikan pada masyarakat, tranparansi dan pengelolaan anggaran yang baik di semua OPD.

Kepala Badan Keuangan Daerah, Trimarti Murti Handayani, mengatakan, pencapaian WTP diterima setelah pemeriksaan dari BPK selama bulan Mei. Tahun ini, oleh BPK, Pemerintah Kabupaten Kendal dianggap bisa menyajikan laporan keuangan yang benar.

”Sebelumnya Kendal belum bisa mendapatkan predikat WTP, karena terkendala belum bisa menyajikan data aset dengan lengkap dan benar. Tahun ini setelah pembenahan administrasi, aset yang dimiliki setiap OPD bisa disajikan dengan lengkap,” jelasnya.

Dijelaskan, dukungan dari kepala daerah dan masukan dari OPD yang ada bisa meyakinkan pemeriksa bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kendal tertata dengan baik. ”Yang tersulit adalah melaporkan aset dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, karena jumlahnya banyak dan tersebar. Tetapi, semuanya bisa dilaporkan dengan baik, sehingga meraih WTP,” katanya.

"Penghargaan pencapaian WTP ini merupakan tugas berat untuk bisa dipertahankan dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Ke depan akan terus kami tingkatkan supaya lebih baik lagi. Di antaranya agar setiap semua pengadaan barang di semua OPD harus dilaporkan kepada bupati. Sehingga benar-benar tertib pembukuannya,” pungkasnya. (05a/kom)