Berita Terkini


CEGAH DAN BERANTAS KORUPSI, TRANSAKSI NON TUNAI DITERAPKAN PEMKAB KENDAL

Selasa, 13 Februari 2018 11:22:18

KENDAL - Transasksi Non Tunai ( TNT ) yang diterapkan Pemkab Kendal tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal No 57 Tahun 2017. Kebijakan tersebut sejalan dengan Pemerintah Pusat untuk menghindari praktek korupsi di Pemkab Kendal.

Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah Dra. Tri Marti Andayani, MM, TNT bertujuan utama untuk merubah budaya kerja yang terhindar dari praktek korupsi. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Jumpa Pers yang dihelat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, Selasa (13/2) di Ruang UP4. Kegiatan melibatkan wartawan PWI Kendal dan Kepala Bakeuda dan Kabag Administrasi Pembangunan Sugeng Prayitno, MM dan Kepala Dinas Kominfo Drs. Muryono, SH, M.Pd.

TNT tersebut, lanjut Marti, inti dari penerapan Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemkab Kendal yakni transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD wajib dilakukan dengan TNT; tidak ada transaksi tunai dalam penerimaan APBD; beberapa transaksi dilakukan secara tunai diantaranya pemberian bantuan uang transport dan uang saku, pengeluaran untuk belanja makanan dan minuman serta pengeluaran APBD untuk belanja barang jasa kuarang dari Rp. 1 juta setiap pengajuan dan Jika belum tersedia infrastruktur yang memadai untuk TNT, kepala OPD dapat mengajukan dispensasi untuk penundaan pelaksanaan TNT.

"Diharapkan TNT bisa mendukung perubahan budaya kerja supaya bisa tertib dan terencana. Berbagai tindak kejahatan berkaitan dengan transasksi penggunaan anggaran bisa dicegah. Selain itu penyalahgunaan APBD bisa diminimalkan dan semua transaksi terlacak. Pada akhirnya dengan TNT, profesionalisme dan kewibawaan Pemkab Kendal bertambah sehingga masyarakat lebih percaya atas transaksi yang menjadi hak dan kewajibannya," tutur Marti.

Dijelaskannya, secara teknis pemberlakuan Transaks Non Tunai untuk pengeluaran APBD di Kabupaten Kendal difasilitasi dengan penggunaan Cash Management System ( CMS ) dari Bank Jateng. Sedangkan untuk penerimaan APBD masih perlu dilakukan identifikasi model, persiapan sarana / prasarana, kerjasama dengan lembaga euangan dan pengembangan sistem oleh OPD pengelola pendapatan daerah.

Sementara OPD yang sudah melaksanakan TNTpenerimaan yakni Bakeuda, Akbid dan RSUD dan yang sedang mengembangkan TNT penerimaan adalah Dinas Perdagangan.

Dalam pelaksanaanya di lapangan masih terjadi kendala diantaranya untuk tingkatan ekonomi tertentu belumdimilikimya rekening dan ATM dan masih lebih percaya dengan transaksi cash atau tunai serta belum siapnya lembaga keuangan soal infrastruktur dan fasilitasinya pada Pemerintah Daerah. ( Kominfo / heDJ )

 

 

 


Indeks Berita