KENDAL - Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Kendal Perhimpunan Masyarakat Kendal Bersatu, Senin (10/12/2018) di Pendopo Pemkab Kendal, Melangsungkan kegiatan Seminar Anti Korupsi yang diikuti para kepala desa di 266 desa, perwakilan kecamatan, LSM dan OPD terkait.
Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, M.Si dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Moh. Toha, ST, M.Si mengharapkan kegiatan seminar bisa menjadi momentum untuk kesekian kalinya sebagai peringatan dan pengingat untuk mengevaluasi dan melanjutkan gerakan antikorupsi di Kabupaten Kendal. "Saya berharap, dengan peringatan ini pemberantasan korupsi terus ditingkatkan, baik berupa penindakan maupun pencegahan," ucap Sekda mengutip sambutan Bupati.
Selain itu kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi media sharing, berbagi pengetahuan,serta memberikan kontribusi dan masukan-masukan yang konstruktif dalam rangka penindakan dan pencegahankorupsi untuk mewujudkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pendidikan akhlak harus dikedepankan sejak dini untuk membentengi diri dari kejahatan korupsi yang dimulai dari pribadi yang tidak memiliki akhlak yang baik.
Sementara, Ketua Forum LSM Kabupaten kendal mengatakan, kegiatan tersebut sebagai simbol implmentasi anti korupsi yang sudah mendarahdaging dan menggurita kemana - mana. "Harapan saya, kita semua memiliki kesadaran bersama - sama untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Kami berharap kegiatan semacam ini bisa dilakukan tiap tahun dan bisa dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal mulai 2019," ucapnya.
Wakil Bupati Kendal Drs. Masrur Masyrur sebagai salah satu nara sumber mengatakan, Peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia, mengingatkan bahwa korupsi hanya bisa dilawan bila dilakukan secara bersama-sama. Korupsi tidak akan bisa dilawan oleh satu orang atau satu lembaga saja. Harus ada usaha kolektif dan partisipasi dari semua pihak untuk bersama-sama melawan korupsi mulai dari lingkungan terdekatnya. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kendal untuk melawan kejahatan kemanusiaan ini.
"Saya percaya ketika semua elemen-elemen dilibatkan secara aktif, akan lahir ide-ide kreatif, akan lahir keberanian, akan lahir ketegasan untuk memberantas korupsi di tanah air. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pemerintah akan mendukung semua langkah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," katanya.
Pembangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi harus dilaksanakan. "Karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi," ucapnya.
Dikatakannya, pemerintah melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perizinan. Mekanisme kerja birokrasi harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari cashflow management system, pajak online, e-budgeting, e-purchasing system, e-catalogue, pemanfaatan whistle blowing system, serta banyak lagi yang lain. Banyak pekerjaan birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi. Kata kuncinya adalah membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. ( heDJ )
