KENDAL - Program pemberantasan korupsi di Kabupaten Kendal telah digencarkan sehingga melonjak rangkingnya dari yang semula berada paling bawah dari 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah, kini berada di urutan ke -17. Semua itu berkat kerja keras jajaran Pemkab Kendal dengan instansi vertikal terkait.
Perkembangan program pemberantasan korupsi itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Moh Toha, ST, M.Si dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dari Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Unit Koordinasi Wilayah V meliputi Jawa Tengah, DIY dan NTB.
"Kami terus melakukan monitoring dan Evaluasi dengan mencermati satu persatu program kegiatan dari semua OPD terutama yang rawan penyelewengan dan kebocoran sehingga sedikit demi sedikit ada perbaikan dalam pertanggungjawab pengelolaan program, pelayanan dan penggunaan anggaran Pemkab," terangnya.
Dari evaluasi yang dilakukan Pemkab Kendal, terdapat beberapa persoalan yang diperbaiki dengan asistensi dari KPK, lanjut Sekda. Terkait dengan pelelangan diakui ada pelambatan namun hal tersebut karena adanya perubahan peraturan yang terus diperbaiki oleh Pemkab Kendal. Terkait dengan aset daerah dahulunada kesalahan namun sekarang banyak yang sudah dihapuskan lantaran mangkarak serta tidak efektif dan efisien.
Sementara itu, untuk monitoring di desa, Pemkab Kendal mengakomodir dengan aplikasi buatan sendiri secara praktis dengan memonitor sistem laporan. "Kami sudah membangun integrasi semua pelayanan publik, aplikasi e budgetting, E- planning dan semua yang terkait dengan e - government dengan program Smart City dimana Kabupaten kendal masuk dalam jajaran model dari 100 smart city di Indonesia," tandas Sekda Toha.
Selain itu, disampaikan pula manejemen kepegawaian yang mengalami pebaikan yang signifikan antara lain dengan lelang jabatan, manajemen talenta dan pemberian TPP ( Tunjangan Penghasilan Pegawai ) sebagai pendorong peningkatan kinerja ASN (PNS) Pemkab Kendal. Target berikutnya, sesuai arahan Bupati Kendal dr. Mirna Annisa, M.Si, Pemkab Kendal bakal berusaha terus memperbaiki diri hingga berada di peringkat lima besar.
Sedangkan Kunto dari tim Supervisi dan Koordinasi KPK wilayah V mengatakan,"Pada umumnya kegiatan pencegahan korupsi sudah banyak dilakukan tiap Pemda namun bukati dirasakan kurang pas sehingga perlu supervisi dan koordinasi lebih lanjut." Wilayah yang banyak mendapat sorotan KPK, lanjut Kunto, berada pada e-planning dan e-budgetting yang sering terjadi proyek siluman dimana sbenarnya tidak ada dalam perencanaan dan penganggaran namun tiba-tiba diadakan.
Selain itu, banyak sorotan pada pengadaan barang dan jasa serta pelayanan terpadu, di mana ditemuai cukup banyak kasus suap untuk meluluskan proyek pengadaan barang dan jasa serta investasi. Kegiatan Monitoring KPK tersebut diikuti oleh segenap OPD pemkab Kendal serta instansi vertika di Kabupaten Kendal. (Kominfo/heDJ)
