Kendal – Dalam rangka verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kendal menggelar Penyuluhan Sosial Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kab Kendal Tahun 2019, Rabu ( 18/9/2019) bertempat di Aula Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal.
Acara sosialisasi dan penyuluhan tersebut dihadiri oleh Kasi Data Penyuluhan Widodo, A.KS, mewakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Kasi Bimbingan Rehabilitasi Sosial Panti Ngudi Rahayu Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Sugi Martono, S.H.,M.M., Camat Ngampel yang diwakili oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Dias Ketut Wardana, Forkopincam Ngampel, dan Puluhan peserta perwakilan dari 12 desa di Kecamatan Ngampel.
Dias Ketut Wardana Kasi Pemberdayaan Masyarakat mengatakan, kegiatan ini dalam rangka untuk pendataan ulang masyarakat kurang mampu, atau penerima bantuan. ”Kegiatan ini memberi bekal kemampuan untuk kegiatan pendataan ulang di lapangan. Peserta peyuluhan diharapkan bisa mengimplementasikan di masyarakat dan membantu fasilitator di desanya masing-masing,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Subarso diwakili Kasi Data Penyuluhan, Widodo, saat membuka penyuluhan sosial mengatakan, kecamatan Ngampel merupakan lokasi penyuluhan ke tujuh dari sepuluh kecamatan di Kabupaten Kendal. “Kecamatan Ngampel merupakan penyuluhan ke tujuh dari sepuluh kecamatan di Kabupaten Kendal. Penyuluhan di setiap lokasi diikuti seratus orang peserta sehingga target kami bisa mencapai seribu orang yang mendapatkan informasi tentang program program pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kendal,” tuturnya.
Setiap peserta penyuluhan sosial diharapkan mampu dan terlibat dalam penanganan masalah sosial. Dikatakan bahwa, masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial karena adanya keterbatasan SDM pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, kami berupaya meningkatkan kemampuan peserta di bidang kesejahteraan sosial masyarakat. Sinergitas masyarakat dengan pemerintah daerah ini diharapkan akan lebih mempercepat penanganan masalah kesejahteraan sosial. (WKD/edit-kominfo)
