Berita Terkini


PARIPURNA DPRD KENDAL SETUJUI 2 RAPERDA

Selasa, 14 Januari 2020 16:19:36

  

Kendal - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna,  Selasa (14/1/2020), menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kendal.

 Rapat Paripurna DPRD Kendal yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan H. Muhammad Makmun, S.H.I. dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur mewakili Bupati Kendal Mirna Annisa membahas  agenda pokok tentang 2 Raperda.

 Kedua Raperda yang telah mendapat persetujuan DPRD Kendal adalah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal oleh Tim Pansus I.

 Sedangkan persetujuan Raperda kedua yaitu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, No. 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal yang telah dibahas oleh Pansus III.

 Ketua DPRD Kendal H. Muhammad Makmun, S.H.I. meminta kepada Pansus yang membidangi untuk membacakan hasil kerja yang telah dilakukan. “Kedua Raperda tersebut sebelumnya telah dibahas oleh masing-masing Tim Pansus,” jelas Muhammad Makmun.

 Sesuai tugasnya, Pansus III memiliki kewajiban membahas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sedangkan Pansus I membahas Raperda tentang pendirian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,” tambahnya.

 Dengan disahkannya kedua Raperda tersebut, Wakil Bupati Masrur Masykur menyampaikan ucapan terima kasih dan pesan-pesan dari Bupati Kendal dr. Mirna Annisa, M.Si  kapada para Anggota DPRD Kendal khususnya Tim Pansus.

 Dalam pesannya Bupati Kendal mengatakan, persetujuan dua Raperda merupakan bagian dari 13 Raperda yang telah dibahas dalam  waktu yang sama oleh Pansus I, II dan III DPRD Kabupaten Kendal.

 “Seluruh Raperda, yakni  berasal dari Bupati maupun inisiatif prakarsa yang diajukan oleh DPRD Kendal. Namun, masih ada 9 Raperda yang belum mendapat persetujuan bersama dengan berbagai pertimbangan,” terang Masrur Masykur saat membacakan pesan Bupati Kendal.

 Adapun Raperda yang hingga saat ini masih menjadi pertimbangan  adalah Raperda tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal. Perda tersebut belum diterima /disetujui oleh Pansus I.  Terkait 8 Raperda lain yang belum disetujui karena masih memerlukan fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah sesuai Pasal 87 jo Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya. Kominfo/krs.edit


Indeks Berita