Kendal- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal melakukan Rapat Koordinasi Masalah Stategis dan Aktual Tahun 2020 dengan tema “Keamanan dan Suksesnya Pelaksanaan Pilkades Tahun 2020”, Selasa (18/02/2019) bertempat di Balai Desa Kebonagung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal.
Acara itu dihadiri oleh Bupati Kendal, dr. Mirna Annisa, M.Si., Sekda Kendal, Moh Toha, S.T., M.Si., beserta dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal dan para Kepala OPD Kendal, Ketua Paguyuban RT/RW Tingkat Kabupaten Kendal, Iwan Muhtadi, Anggota DPRD Kendal, Camat Ngampel beserta Forkopimcam, serta diikuti oleh ratusan RT/RW di Kecamatan Ngampel.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kesbangpol Kendal, Marwoto menyampaikan, kegiatan ini adalah rapat Strategis dan Aktual Tahun 2020, dan pesertanya RT/RW di Kecamatan Ngampel. “Rapat ini biasanya kita selenggarakan di Pendopo Kabupaten Kendal, namun setelah Paguyuban RT/RW sebagai Agen Kebangsaan ini sudah terbentuk mulai ditingkat kabupaten dan kecamatan, rapat ini kami gelar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kendal,” ujarnya.
Dalam sambutannya Sekda Kendal Moh Toha menyampaikan terkait kondisi Kabupaten Kendal saat ini, bahwa Kawasan Industri Kendal (KIK) sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang menurutnya itu sungguh sangat sulit, namun Kabupaten Kendal bisa melakukannya, itu sungguh hal yang luar biasa. Selain itu, juga menjadi penyangga ekonomi untuk Indonesia.
Lanjut Moh Toha, “di Kabupaten Kendal juga akan dibangun mercusuar yang berlokasi di Kecamatan Singorojo, pembangunan bendungan karet di Kali Bodri untuk mengontrol kali tersebut, juga bisa dapat berfungsi untuk mengaliri sawah pertanian”.
Sekda Moh Toha, berharap agar masyarakat Kabupaten Kendal jangan sampai menjadi penonton saja. “Dengan adanya KEK ini kita juga harus ikut andil dalam pelaksanaanya, kita harus mendukung anak-anak dalam pendidikan hingga sampai sarjanah. Saat ini di KEK sudah ada sekolah Politeknik, dari awal didirikan hanya 5 persen saja mahasiswa yang berasal dari kendal, namun sekarang sudah meningkat menjadi 25 persen. Kita terus dukung agar mahasiswa yang bersekolah di Politeknik minimal mencapai 50 persen lebih,” katanya
Kemudian acara dilanjutkan dengan dialog komunikasi dua arah, antara RT/RW dengan Bupati Kendal dan Forkopimda. Pada sesi dialog, Rohadi dari Desa Dempelrejo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kendal yang telah meningkatkan kenaikan dana operasional untuk RT/RW. Ia juga menanyakan dana operasional apakah bisa diambil 6 bulan sekali, dan menanyakan terkait masalah sosial, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), kalau ada yang membutuhkan apakah RT/RW bisa mengusulkan?. Serta meminta kepada Bupati Mirna agar bisa melibatkan RT/RW jika ada warga jual beli tanah.
Kaswan, Ketua RT.02 dari Desa Ngampel Kulon, meminta pihak aparat keamanan untuk bisa menindaklanjuti kemanan di Desa Ngampel Kolon, karena mengkhawatirkan karena seringkali terjadi pencurian di dalam rumah, dan meminta kepada Pemerintah Kendal menindaklanjuti sarana air bersih Pamsimas untuk Desa Ngampel Kulon, serta memberikan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Selain itu, Supardi Ketua RT 02 dari Desa Bojong Gede, menanyakan terkait Bantuan Langsung Tunai untuk bisa di data kembali, karena setiap tahun pasti akan berubah
Pertanyaan dari RT/RW tersebut, langsung direspon baik oleh Bupati Mirna Annisa. Dirinya menyampaikan, untuk dana operasional akan diberikan 6 bulan sekali. Terkait masalah air bersih langsung koordinasi dengan Kepala PU Kendal, agar segera ditindaklanjuti, atau buat surat kortingan harga untuk membayar air bersih PDAM, yang diberikan ke camat kemudian dikirimkan Sekda Kendal.
Lanjut Bupati Mirna, “kemudian terkait dengan BLT, RT/RW memang harus dilibatkan sesuai dengan surat edaran yang sudah saya buat, yaitu RT/RW harus dilibatkan dalam pendataan Bantuan Langsung Tunai di masing - masing desa di Kabupaten Kendal”.
Bupati Mirna juga mengatakan, jika ada warga yang memang memiliki syarat ketentuan yang berlaku meminta KIS, kalau pihak desa tidak bisa mengajukan, RT/RW bisa langsung mengajukannya ke kepala Puskesmas setempat,
“Saya juga meminta tolong kepada para RT/RW untuk ikut menertibkan pajak di lingkungannya masing-masing, terutama pajak untuk rumah. Nantinya panjengan melaui sitem, tidak langsung menerima uangnya, tetapi berkoordinasi dengan bank, sehingga uangnya bisa lansgung masuk ke kas Daerah Kabupaten Kendal. Mudah- mudahan dengan adanya panjengan sebagai mitra pemerintah dalam penarikan pajak yang diawasi oleh dinas dan bekerjasama dengan perbankkan dapat mempercepat Kabupaten Kendal untuk tumbuh dari segi ekonomi, namun yang paling penting adalah kesejahteraan RT/RW pasti akan bertambah, karena mendapat tambahan penghasilan dari Bank tersebut,” tutur Bupati Mirna.
Bupati Kendal tersebut juga mengatakan, “jika semua pekerjaan yang kita lakukan itu ikhlas pasti akan diberi rizki yang terbaik oleh Allah SWT, seperti apa yang saya lakukan, setelah saya jalani hal itu, alhamdulliah saya punya saudara seperti panjanegan-panjengan semua yang tak ternilai harganya”.
“Saya berharap, jangan berbicara masalalu dan jangan pernah menodai masa depan, ke depan adalah milik generasi - generasi penerus kita, bukan lagi jaman kita, karena jaman kita adalah saat ini kita bisa berbuat apa, dan apa yang bisa kita berikan untuk Kabupaten Kendal tercinta ini. Ingat pada bulan Maret 2020 mendatang akan ada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dan saya berpesan seharusnya demokrasi tidak diisi dengan uang, pilihlah kepala desa yang setidaknya mau berbicara berjuang untuk warganya,” tutup Bupati Mirna Annisa sekaligus mengakhiri dialognya.
(Diskominfo/HR)
