Kendal- Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Saiful Rahmat Dasuki mengahdiri acara Peringatan Harlah ke-8 Jam'iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh (JPPPM) yang dipusatkan di Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo, Kabupaten Kendal, Minggu (10/12/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Saiful Rahmat Dasuki menyampaikan, sikap politik Jam'iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh (JPPPM) terkait Pemilu 2024 sudah tepat dan benar.
Ia mengungkapkan, bahwa pernyataan sikap politik yang telah diserukan JPPPM berisi tentang penolakan politik identitas yang dinilai sudah tepat dan benar.
"Kita semua sepakat untuk menolak politik identitas, menolak agama sebagai kampanye elektoral. Karena ini bisa merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat," kata Wamenag.
Lebih lanjut Wamenag mengatakan, berdasarkan pengalamannya politik identitas digunakan pada Pemilu 2019, yang mana telah menorehkan luka yang teramat dalam dan memecah belah seluruh umat.
Pada kesempatan tersebut, ribuan jemaah JPPPM dari berbagai penjuru di Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum JPPPM, Nyai Hj Hannik Maftuhan menyatakan sikap politik yang dituangkan dalam petisi Ibu Nyai Pengasuh dan Ning JPPPM Kawal Pemilu 2024, jujur, adil, damai dan bermartabat.
Tak lupa dalam kesempatan itu, Saiful Rahmat Dasuki juga mengucapkan selamat harlah ke-8 JPPPM. Ia juga menyebut kehadiran JPPPM memegang peranan penting guna membangun ekosistem pondok pesantren menuju lebih baik lagi.
Pihak Kemenag akan terus bersinergi dengan JPPPM, agar pondok pesantren yang ada di Indonesia kedepan mampu beradaptasi seiring dengan kemajuan teknologi, beradaptasi dengan perkembangan jaman, yang tentunya bernilai positif bagi kemajuan pondok pesantren.
Ketua Umum JPPPM, Hj. Hannik Maftuhan dalam sambutannya menyampaikan, bahwa langkah dari JPPPM sebagai organisasi independen akan selalu menjaga keutuhan bangsa, dan mendukung Pemilu Damai 2024.
"JPPPM adalah organisasi independen yang memiliki anggota tersebar di wilayah Indonesia, maka kita menganjurkan seluruh anggota JPPPM untuk tidak golput dan memberikan hak suaranya, agar Pemilu 2024 bisa berjalan sukse," tutur Hj. Hannik Maftuhan.
Ia berharap, peringatan Harlah JPPPM tahun ini menjadi momentum untuk terus bersinergi dengan pemerintah terutama dengan Kementerian Agama RI.
Beberapa poin yang dituangkan dalam pernyataan sikap politik JPPPM yakni, pertama JPPPM tidak mengarahkan dukungan kepada partai politik manapun, caleg, capres atau cawapres tertentu.
Kedua, JPPPM mengajak kepada seluruh anggota dan masyarakat Indonesia untuk mensukseskan pemilu damai dan turut serta menjadi bagian yang terus mendorong proses demokratisasi di Indonesia berjalan secara wajar, lancar dan demokratis.
Ketiga, JPPPM berkomiten mengecam segala bentuk politik kekerasan, politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi agama.
Keempat, JPPPM telah mengukuhkan dirinya sebagai jam'iyyah yang fokus pada peran pemberdayaan perempuan pengasuh pesantren dan dakwah dalam tafaqquh fiddin dan membawa kemaslahatan bagi ummat.
Dan yang kelima, JPPPM mengajak kepada seluruh anggota dan masyarakat Indonesia menjadi pemilih yang cerdas serta mendorong pelaksanaan pemilu 2024 sebagai pemilu yang damai dan bermartabat sebagai upaya menjaga keberlangsungan pemerintahan dan ikhtiar menjaga NKRI.
Sementara itu, Wakil Bupati Kendal H. Windu Suko Basuki, S.H yang juga hadir dalam acara tersebut juga mengapresiasi sikap tegas JPPPM dalam mendukung Pemilu damai tahun 2024 mendatang.
Menurut Wabup Kendal, agar tercipta Pemilu damai ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari Jam'iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.
"Semoga pada Harlah tahun ini JPPPM akan terus bersinergi dengan Pemerintah, dan terus bisa membawa manfaat bagi masyarakat," tutur Wabup Kendal.
Dalam acara tersebut turut dihadiri para organisasi keagamaan dan para pimpinan pondok pesantren dari Kabupaten Kendal maupun dari luar Kabupaten Kendal.
Red-HJ99/HR
