Kendal - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengadakan kegiatan koordinasi dan monitoring program pencegahan korupsi di Pemerintah Kabupaten Kendal, Senin (8/7/2024).
Acara berlangsung di Ruang Ngesthi Widhi, disambut langsung oleh Bupati Kendal Dico M Ganinduto beserta Sekretaris Daerah Kendal Sugiono dan para Kepala OPD.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPK RI untuk memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah daerah dengan KPK dalam rangka mencegah dan memberantas praktik korupsi di daerah.
Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Sri Kuncoro Hadi menjelaskan, jika kegiatan utama ini adalah melakukan monitoring dibidang Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kerap dilakukan dari tahun ke tahun.
"Dari MCP kita dapat memetakan titik rawan korupsi di setiap daerah dan membantu identifikasi titik-titik rawan yang perlu ditingkatkan pengawasannya agar korupsi dapat terhindarkan," ujar Sri Kuncoro Hadi
Melihat 2 tahun terakhir poin MCP pemerintah Kabupaten Kendal masih dalam kategori tinggi diatas 90 persen, namun dikatakan sempat menurun dan hal tersebut adanya situasional keadaan.
Sri Kuncoro Hadi turut menyebutkan bahwa hampir di semua Daerah poin penting yang kerap terjadi adalah pada manajemen ASN, Pelayanan Publik
Sementara pada kesempatan itu Dico M Ganinduto memaparkan capaian Kabupaten Kendal pada Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2022 94,19 persen dan tahun 2023 91,02 persen, kemudian capaian Elektronik Survei Penilaian Integritas (E-SPI) KPK tahun 2022 71,41 persen dan tahun 2023 77,04 persen.
Pihaknya juga menyampaikan porgres Positioning MCP per 7 Juli 2024 nilai sementara 5,60 persen, dari dokumen pendukung Kendal telah melengkapi 66,1 persen berkas dan telah terverifikasi 17,1 persen, menyisakan 82,9 persen bim terverifikasi.
"Pada prinsipnya ini monitoring dan evaluasi oleh KPK dan Alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendapat nilai baik diatas 90%, meskipun sempat turun pada tahun 2023, dan nilai itu masuk kategori baik. Kemudian untuk beberapa hasil evaluasi kita memang ada kekurangan di SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka dalam memenuhi semua indikator MCP kita telah usahakan," ujar Dico M Ganinduto.
Saat ini pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya melengkapi beberapa indikator poin pada MCP dan hasil dari monitoring ini menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Kendal.
(Diskominfo/AK)
