Kendal- Pemerintah Kabupaten Kendal raih penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia, Senin (5/5/2025) bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Dr. Otok Kuswandaru, S.Sos., M.Si kepada Bupati Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari pada saat acara RPJMD Provisi Jawa Tengah 2025-2029, yang mana juga disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi beserta para pejabat Provisi Jawa Tengah.
Pemkab Kendal mendapatkan penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4.44 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal kategori A, yaitu prima atau sangat baik.
Bupati Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari mengucapkan terima kasih kepada Kemenpan RB yang telah memberikan apresiasi, dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus memberikan dukungan. Semoga ke depan bisa menjadikan lebih bersemangat lagi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kendal.
"Penghargaan ini tentunya akan di dipertahankan, dan berupaya terus ditingkatkan lagi, sehingga akan lebih bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kendal," tambah Bupati Dyah Kartika Permanasari.
Menurut Bupati Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti melakukan jemput bola pada perekaman KTP-EL dan Kartu Identitas Anak (KIA) di desa-desa di Kabupaten Kendal.
"Hal tersebut bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang mungkin kesulitan datang ke kantor Dispendukcapil sendiri, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan mereka yang berhalangan karena sakit," tutur Bupati Dyah Kartika Permanasari.
Selain itu, kata Bupati Dyah Kartika Permanasari, Pemkab Kendal juga sering melakukan perekaman di sekolah dan pondok pesantren untuk menjangkau pemilih pemula dan memastikan semua anak memiliki KIA. Tak hanya itu, pelayanan adminduk didorong dengan pelayanan melalui aaplikasi Pak Dalman (Pelayanan administrasi Kependudukan dalam Genggaman) dan aplikasi Identitas Kependudukan digital (IKD).
Bupati kendal menambahkan, bahwa Pemkab Kendal juga menyediakan pelayanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat, dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat melalui program Mall Pelayanan Publik Keliling Pedesaan, serta beberapa kemudahan pelayanan publik lainnya.
Ia juga berharap, nantinya Pemerintah Kabupaten Kendal akan lebih banyak lagi meraih penghargaan, yang artinya Pemkab Kendal akan bekerja optimal untuk memberikan layanan tebaik bagi masyarakat Kabupaten Kendal.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, H. Ahmad Luthfi menyampaikan, bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada meraihnya, sehingga apresiasi ini harus bisa dipertahankan, agar Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Jawa Tengah bisa lebih baik dan terus meningkat.
"Keterbukaan Informasi Publik adalah nyawanya Aparatur Sipil Negara (ASN), karena birokrasi ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata H. Ahmad Luthfi.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Dr. Otok Kuswandaru mewakili Menteri PAN RB mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah menyiapkan pembangunan Jawa Tengah lebih baik inklusif yang berdampak manfaatnya bagi masyarakat.
"Apa pun yang kita rancang dan kita kerjakan baik itu pembangunan dan pelayanan publik, serta lainnya ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan semua harus selaras dengan pemerintah pusat, yaitu agar pembangunan pelayanan publik benar- benar bisa dirasakan oleh masyarakat," ujar Dr. Otok Kuswandaru.
Menurut Otok, ini semua harus selaras dengan Pemerintah Pusat, tahun ini adalah RPJMD yang pertama, seluruh pembangunan nasional akan diarahkan satu visi besar, yaitu Indonesia Emas di Tahun 2045. Dalam visi tersebut pelayanan publik bukan hanya untuk pelengkap birokrasi, melainkan menjadi pondasi transformasi tata kelola yang menopang transformasi sosial dan ekonomi.
"Setiap pembenahan pelayanan publik baik bentuk digitalisasi, inovasi, maupun integrasi layanan merupakan kontribusi langsung terhadap masa depan bangsa kita," ujar Otok.
Ia juga menjelaskan, bahwa rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 adalah telah menetapkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi sebagai bagian integral dari prioritas ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba dan judi serta penyelundupannya.
Ia mengungkapkan, bahwa untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berhasil meraih angka rata-rata 4.44, yang artinya baik sekali, karena diatas rata-rata nasional yang hanya 4.02 di tahun 2024.
"Menteri PAN RB juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasi atas kerja keras pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam upaya terus meningkat pelayanan publik. Harapannya ke depan kualitas pelayanan publik bisa terus ditingkatkan," kata Otok Kuswandaru.
Dalam acara tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan yang sama dari Kemenpan RB Republik Indonesia.
Diskominfo Kendal/Heri
