Kendal - Pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor potensial, salah satunya dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Hal ini disampaikan oleh Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, dalam kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Pajak MBLB yang digelar di Ruang Pertemuan DPUPR Kendal Kamis (30/10/2025).
Bupati Kendal menjelaskan, bahwa kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di bidang usaha pertambangan MBLB mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran Pajak MBLB, terutama melalui verifikasi langsung di titik-titik pemantauan.
"Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan kepada pemangku kepentingan usaha pertambangan MBLB mengenai mekanisme atau tata cara pembayaran Pajak MBLB dalam upaya untuk optimalisasi PAD melalui verifikasi langsung di titik-titik pemantauan," ujar Bupati Kendal.
Lebih lanjut, Bupati Kendal menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga potensi daerah agar tidak terjadi kebocoran pendapatan.
Menurutnya, PAD menjadi instrumen penting bagi daerah dalam melaksanakan otonomi sesuai potensi masing-masing wilayah.
"Mari kita jadikan sosialisasi ini sebagai momentum untuk menyatukan langkah. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus berada di barisan yang sama, menjaga agar potensi daerah tidak bocor, dan manfaat pertambangan dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan," imbuhnya.
Bupati juga berharap, program optimalisasi pajak MBLB melalui Pemungutan Langsung di titik-titik pemantauan dapat segera berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan, sehingga berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kendal, Abdul Wahab, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam penataan dan pengelolaan pajak daerah, khususnya di sektor pertambangan.
"Optimalisasi pajak daerah, khususnya Pajak MBLB, memerlukan dukungan semua pihak. Kami memohon dukungan dari Forkopimda Kendal serta seluruh unsur yang tergabung dalam Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB agar kebijakan ini dapat berjalan optimal," ungkap Abdul Wahab.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan para pelaku usaha menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan pajak yang transparan dan berkeadilan.
Dengan semangat "Kendal Berdikari", Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen terus mengoptimalkan potensi daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Kendal.
Diskominfo Kendal/Ian
