KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Kick-off Program Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas (P2MI-BK), Kamis (06/11/2025) di Gedung Dharma Wanita Kendal.
Program tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan, kesejahteraan, dan pendampingan bagi para pekerja migran.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Kendal dalam menyatukan berbagai pihak untuk mengatasi persoalan PMI, mengingat Kendal merupakan salah satu kantong pekerja migran terbesar di Jawa Tengah.
Acara dibuka oleh Wakil Bupati Kendal, H. Benny Karnadi, dan diikuti oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Tanfidziyah PCNU Kendal, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan media.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kendal, H. Benny Karnadi menegaskan, pentingnya pengawasan terhadap nasib para pekerja migran.
“Perlindungan terhadap pekerja imigran harus diawasi dan diperketat, termasuk bagi keluarga yang mereka tinggalkan,” tutur Wakil Bupati Kendal.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas lembaga dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi buruh migran, sehingba diharapkan berharap dapat mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan para imigran, serta mendorong terjalinnya kerja sama dan kolektivitas bagi semuanya dalam menangani persoalan buruh imigran.
Sebagai daerah kantong pekerja migran nomor dua di Jawa Tengah, Kendal memiliki sejumlah tantangan terkait tingginya jumlah warga yang bekerja di luar negeri. Untuk itu, Benny berharap ke depan semakin banyak warga yang dapat bekerja di daerah sendiri.
“Harapannya sumber daya manusia di Kendal sebaiknya dapat bekerja di daerah sendiri, dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” kata Benny Karnadi.
Sementara itu, Sekretaris Lakpesdam PBNU Nur Khoiron menjelaskan tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan arah strategis bersama dalam penguatan perlindungan pekerja Indonesia.
Sekretaris Lakpesdam PBNU juga menyoroti sejumlah kendala yang masih dihadapi pekerja migran. Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja migran masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya akses informasi, lemahnya sistem pengaduan, serta kurangnya sinergi antar pihak terkait.
"Maka dari itu, kita perlu memperkuat upaya perlindungan bagi para pekerja imigran,” kata Nur Khoiron.
Melalui Kickoff P2MI-BK ini, Pemkab Kendal berharap tercipta langkah kolaboratif dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh pekerja migran di Kabupaten Kendal mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan menyeluruh.
Diskominfo Kendal/Sandy
