Kendal- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal bersama Pemerintah Kabupaten Kendal memaparkan Potret Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2026 dalam kegiatan Statistical Coaching Clinic (SCC), Kamis (22/10/2026) di ruang Ngesti Widhi Setda Kendal.
Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangkaian Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2026 ini bertema “Sosialisasi DTSEN dan Kemiskinan Kabupaten Kendal 2026”.
Acara diikuti oleh insan media yang tergabung dalam Forum Wartawan Kendal (Forwaken), organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perwakilan Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, akademisi dari perguruan tinggi di Kendal maupun luar Kendal, termasuk ITESA dan UNIMUS, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), serta undangan lainnya.
Acara diawali dengan welcome speech oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Agus Dwi Lestari, S.IP., M.H., kemudian dilanjutkan dengan arahan sekaligus pembukaan oleh Bupati Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M.
Dalam arahannya, Bupati Kendal menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), perubahan desil, serta kondisi kemiskinan Kabupaten Kendal.
"Peningkatan literasi data diperlukan agar informasi sosial ekonomi dapat dipahami secara benar dan menjadi landasan bagi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujar Bupati Kendal.
Bupati Dyah Kartika juga berharap, melalui kegiatan tersebut permasalahan disinformasi data di masyarakat dapat diatasi, sehingga penyaluran program-program pengentasan kemiskinan ke depan bisa menjadi lebih tepat sasaran.
Kepala BPS Kabupaten Kendal, Ade Sandi Parwoto, SST., M.M., bertindak sebagai narasumber, dan Ketua Forwaken, Iswahyudi sebagai moderator. Paparan diawali dengan analisis indikator kemiskinan Kendal, Jawa Tengah, dan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi DTSEN serta diskusi bersama peserta.
Berdasarkan data kemiskinan tahun 2026 yang dipaparkan oleh Ade Sandi, bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Kendal tercatat sebesar 8,07 persen, turun dari 8,40 persen pada tahun 2025. Penurunan sebesar 0,33 poin persentase tersebut diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 83.730 orang menjadi 80.280 orang, atau turun sebanyak 3.450 orang.
Menurut Ade, jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia, posisi Kendal menunjukkan perkembangan yang menarik. Persentase penduduk miskin Kendal sebesar 8,07 persen berada di bawah Jawa Tengah yang mencapai 9,21 persen dan setara dengan angka nasional sebesar 8,07 persen. BPS Jawa Tengah dan BPS RI masing-masing merilis angka tersebut untuk kondisi Maret 2026.
Lebih lanjut ia menerangkan, perbandingan ini memperlihatkan bahwa persentase kemiskinan Kendal lebih rendah daripada rata-rata provinsi, meskipun tantangan pengentasan kemiskinan tetap perlu menjadi perhatian.
"Penurunan persentase kemiskinan juga perlu dibaca bersama indikator lain, agar perkembangan kesejahteraan masyarakat dapat dipahami secara lebih menyeluruh," kata Ade Sandi.
Dari sisi garis kemiskinan, Kendal mencatat Rp585.275 per kapita per bulan, lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah sebesar Rp596.676 dan Indonesia sebesar Rp669.235. Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Karena itu, peningkatan garis kemiskinan tidak otomatis menunjukkan bertambahnya penduduk miskin, melainkan mencerminkan perubahan nilai kebutuhan minimum yang digunakan dalam pengukuran.
"Perkembangan positif juga terlihat pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). P1 Kendal turun dari 1,47 pada 2025 menjadi 1,11 pada 2026, sedangkan P2 turun dari 0,35 menjadi 0,22," ungkap Kepala BPS Kendal.
Lebih lanjut, Ade Sandi menyampaikan, sebagai pembanding, P1 Jawa Tengah tercatat 1,51 dan Indonesia 1,27. Sedangkan P2 Jawa Tengah 0,33 dan Indonesia 0,29. Dengan demikian, kedua indikator Kendal berada di bawah angka provinsi maupun nasional.
Penurunan P1 mengindikasikan semakin menyempitnya rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, penurunan P2 menunjukkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
"Meski demikian, kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan tetap membutuhkan intervensi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya," kata Ade Sandy.
Perkembangan kemiskinan Kendal tidak dapat dilepaskan dari dinamika perekonomian daerah. Pada tahun 2025, ekonomi Kabupaten Kendal tumbuh sebesar 7,99 persen menjadi pertumbuhan tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun tersebut.
Dari sisi investasi, realisasi investasi Kabupaten Kendal meningkat dari Rp14,21 triliun pada 2024 menjadi Rp15,86 triliun pada 2025. Hingga triwulan I 2026, realisasi investasi mencapai Rp3,61 triliun. Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Kendal.
KIK dan KEK Kendal menjadi salah satu pusat aktivitas investasi dan industri yang berpotensi memperluas kesempatan kerja, menggerakkan kegiatan usaha pendukung, serta meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa lokal. Perkembangan kawasan industri juga membuka peluang bagi usaha transportasi, pergudangan, perdagangan, penyediaan makanan, hunian, dan berbagai layanan lainnya.
Data Pemerintah Kabupaten Kendal yang dipublikasikan pada Oktober 2026 menyebutkan bahwa hingga September 2026, KIK telah menarik 143 investor atau tenant dengan total nilai investasi mencapai Rp197 triliun. Kawasan tersebut memproyeksikan penyerapan tenaga kerja sekitar 79.000 orang, dengan 72 perusahaan telah beroperasi penuh.
Angka tersebut merupakan akumulasi investasi dan proyeksi tenaga kerja kawasan, bukan tambahan investasi atau penyerapan tenaga kerja yang seluruhnya terjadi pada 2026.
Ekspansi industri berpotensi menjadi pengungkit pengurangan kemiskinan melalui beberapa jalur. Pertama, tersedianya lapangan kerja dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kedua, tumbuhnya usaha lokal dapat membuka sumber pendapatan bagi pelaku UMKM dan pekerja informal. Ketiga, meningkatnya aktivitas ekonomi dapat memperluas basis usaha dan memperkuat perputaran ekonomi di sekitar kawasan industri.
Namun, dampak tersebut tidak terjadi secara otomatis. Manfaat investasi terhadap pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada kemampuan tenaga kerja lokal mengakses pekerjaan, kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, kualitas upah dan kondisi kerja, serta keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok perusahaan.
"Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pengelola kawasan, perusahaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi penting agar pertumbuhan industri dapat menghasilkan manfaat yang lebih merata," terang Ade.
Penurunan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan intervensi sosial. Di tingkat daerah, program perlu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, peningkatan produktivitas, serta pengembangan kemitraan antara industri dan pelaku usaha lokal.
Di tingkat pusat, program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, jaminan sosial, dan program peningkatan keterampilan kerja, dapat membantu menjaga daya beli rumah tangga serta memperkuat kemampuan keluarga rentan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pelaksanaan program perlu disesuaikan dengan ketentuan masing-masing program dan kondisi penerima manfaat.
Dalam konteks ini, DTSEN berperan penting sebagai sumber data sosial ekonomi untuk mendukung perencanaan dan penyasaran program. Pemahaman terhadap perubahan desil perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui bahwa desil merupakan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan, bukan label permanen atau keputusan otomatis mengenai kelayakan menerima bantuan.
Data yang mutakhir dan digunakan secara tepat dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan perlindungan sosial, keluarga yang berpotensi diberdayakan melalui program produktif, serta wilayah yang memerlukan intervensi lebih intensif.
Keterpaduan antara kebijakan investasi, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat memperkuat dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat Kendal.
Melalui kegiatan Statistical Coaching Clinic, BPS Kabupaten Kendal mendorong media, OPD, akademisi, pelaksana program sosial, dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam meningkatkan literasi statistik masyarakat.
Media diharapkan dapat menyampaikan informasi kemiskinan secara akurat dan berimbang, sementara OPD dan pelaksana program dapat memanfaatkan indikator statistik untuk mengevaluasi hasil pembangunan dan merancang intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Potret kemiskinan Kendal Tahun 2026 memberikan gambaran bahwa persentase penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan mengalami penurunan.
Capaian tersebut merupakan perkembangan penting, tetapi keberlanjutannya membutuhkan evaluasi kebijakan, pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, serta penguatan perlindungan bagi kelompok rentan.
Momentum Hari Statistik Nasional Tahun 2026 menjadi pengingat bahwa statistik bukan sekadar angka, melainkan landasan untuk memahami persoalan, menentukan prioritas, dan mengukur hasil pembangunan.
"Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat, investasi dan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan manfaat yang semakin luas serta mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Kendal," tutup Kepala BPS Kendal, Ade Sandi.
Diskominfo Kendal/Heri
